Wapres
: Kenaikkan Harga BBM untuk Atasi Ke bocoran Subsidi
Jakarta, Kompas – Alokasi hasil
pengurangan subsidi bahan bakar minyk kurang tepat. Hal itu karena potensi
penghematan subsidi sebagai dampak ke naikkan harga bensin dan solar justru
paling banyak di alokasikan untuk bantuan langsung sementara masyarakat.
Hal ini mengemurka dalam diskusi
terbatas yang bertema “Ketahanan Energi”. Berbicara dalam diskusi tersebut
Direktur Utama PT. Pertamina Geothermal Energy Slamet Riadhy : pengamat energi
yang terlibat dalam Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC), Abdul Muin;
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Pertambangan dan Energi (Refor Miner
Institute) Pri Agung Rakhmanto; serta anggota komisi VII DPR dari Fraksi PDI perjuangan,
Bambang Wuryanto.
Pri Agung mengatakan, keputusan
pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM), apakah melalui pembatasan
pemakaina BBM bersubsidi atau menaikkan harga BBM bersubsidi, terkait dengan
politik anggaran yang di bahas pemerintah dan DPR. “Kalau pemerintah siap
menaikkan harga premium dan solar bersubsidi, realokasi anggaran subsidi BBM
harus jelas penggunaannya. Selama ini, setiap ke naikkan harga BBM, masyarakat
tidak merasakan langsung dampaknya, misalnya pembangunan infrastruktur. Yang di
rasakan masyarakat adalah harga bahan pokok naik,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Bambang
Wuryanto memaparkan, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Perubahan 2012 yang di ajukan pemerintah, kenaikkan harga BBM bersubsidi Rp
1.500,- perliter akan menambah pendapatan itu, sebanyak Rp 40 Triliun untuk
program komponensasi pengurangan subsidi
BBM. Rencana program kompensasi pengurangan subsidi BBM itu antara lain bantuan
langsung sementara masyarakat Rp 25,56 Triliun, beras untuk rakyat miskin bagi
3,5 juta keluarga selama14 bulan senilai Rp 6,25 Triliun, subsidi transportasi
umum atau angkutan publik, serta subsidi pendidikan untuk siswa miskin.
Sementara alokasi anggaran untuk
infrastruktur energi hanya Rp 2,1 Triliun untuk subsidi infrastruktur gas cair
untuk kendaraan (Liquified gas for
vehicle/LGV) atau ViGas dan subsidi harga ViGas Rp 1.500,- perliter. Dengan
demikian, ujar Bambang, realokasi dana dari pengurangan subsidi BBM tersebut
justru sebagian besar untuk program jangka pendek guna melindungi daya beli
masyarakat miskin dan kurang mampu sehingga timbul dugaan bahwa kebijakan itu
bernuansa politis atau untuk pencitraan pemerintahan sekarang.
“Realokasi dana dari pengunaan
subsidi BBM itu semestinya lebih di fokuskan untuk pembangunan infrastruktur
dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat” ujar Bambang. Dengan terus
membengkaknya subsidi BBM seiring dengan kenaikkan harga minyak mentah dunia,
pemerintah sudah seharusnya mengembangkan potensi energi baru terbarukan,
termasuk panas bumi. Menurut Direktur Utama PT. Pertamina Geothermal Energy
Slamet Riadhy, Indonesia memiliki potensi energi panas bumi terbesar di dunia.
Di perkirakan lebih dari 28.000 megawatt (sekitiar 40 persen dari potensi
dunia). Nilainya setara dengan 1,1 juta barrel minyak per hari sehingga
merupakan pilihan energi yang harus di kembangkan.
“Hal ini bertujuan agar Indonesia
punya ketahanan dan kemandirian enegi secara jangka panjang, terbarukan, ramah lingkungan, mengurangi ketergantungan
pada bahan bakar minyak, dan mendorong perekonomian,” kata Slamet.
HASIL
SURVEI BALITANG PDI PERJUANGAN
Meskipun
Indonesia saat ini memiliki kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas
bumi (PLPT) baru 1,214 MW, dengan mempercepat pengembangan, pada tahun
2015-2016 kapasitas produksi bisa lebih dari 4.400 MW.
Kebocoran
Subsidi
Wakil Presinden Boediono saat bersantap siap dengan
wartawan di kantor Wakil Presiden, menegaskan kebijakan penyesuaian atau
kenaikkan harga BBM yang mendekati harga ke ekonomian merupakan solusi bagi
personalan mendasar adanya kebocoran subsidi BBM yang tidak tepat sasaran.
Kebocoran yang di perkirakan cukup besar ini di sebabkan ada selisih harga yang
cukup besar antara harga BBM bersubsidi dan harga ke ekonomian, termasuk jika
di bandingkan dengan harga jual BBM di luar negeri.
“Penyesuaian harga BBM yang kita lakukan kini untuk
mengobati masalah kebocoran subsidi BBM, bukan semata mencari ke seimbangan
pendapatan dan pengeluaran 2012’’ kata Boediono. Upaya untuk mengatasi
kebocoran itu salah satunya memang bisa dengan penindakan hukum. Namun, ke
polisian ataupun TNI tak akan mampu menutup tuntas kebocoran dengan penindakan
hukun selama masih ada selisih harga BBM.
Sumber : Kompas Rabu
21, Maret 2012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar