Dampak dan Pengaruh Harga Kenaikan BBM

PENDAHULUAN

           

I.     Latar Belakang 

      Indonesia masih sangat tergantung pada bahan bakar  minyak (BBM) sebagai sumberenergi primer untuk memenuhi kebutuhan energinya. Produk kilang minyak yang termasuk dalam jenis BBM yang akan dikaji dalam tugas akhir ini adalah minyak tanah, minyak diesel, minyak solar dan minyak bakar.Mengingat harga ke empat produk kilang minyak tersebut masih disubsidi dalam jumlah yang besar dan diperlukan dalam suatu proses produksi dan transportasi khususnya bagi kendaraan bermotor.Beberapa kenaikan harga BBM telah terjadi dalam beberapa dekade terakhir dan akan terus berlanjut.

      Kenaikan harga BBM itu terjadi akibat adanya pencabutan subsidi BBM oleh pemerintah sehingga diadakan serangkaian perubahan harga BBM sehingga nantinya harga BBM yang berlaku dipasaran domestik akan sama dengan 100% harga BBM yang berlaku internasional atau dengan kata lain tidak ada lagi subsidi BBM. Kenaikan harga BBM hampir dapat dipastikan selalu diikuti oleh perubahan harga, baik itu untuk barang-barang kebutuhan konsumen maupun  pada jasa angkutan serta berbagai industri lainnya. Hal ini terjadi karena kenaikan harga BBM ini sangat berpengaruh terhadap total biaya produksi suatu produk.

  

Dampak dan Pengaruh Harga Kenaikan BBM  

            Kenaikan harga bahan bakar minyak pada 1 April 2012 diperkirakan akan mempengaruhi berbagai sektor ekonomi masyarakat. Mulai dari sektor pariwisata, harga obat bahkan sampai ke sembilan bahan pokok (sembako).

NERACA

            Kenaikan harga BBM  mulai 1 April dinilai akan mempengaruhi sektor pariwisata dalam negeri. Kenaikan bisa mengurangi kunjungan wisatawan asing ke Indonesia. “Kenaikan BBM pasti berdampak terhadap pariwisata,” kata Sapta Nirwandar, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Matta Fair, Kuala Lumpur, Malaysia.

            Menurut Sapta, jika harga BBM naik hukum ekonomi akan berlaku. Permintaan dan persediaan akan terpengaruh. Agen perjalanan akan menaikkan biaya paket  tour. Kenaikan biaya pasti membuat perjalanan terlihat mahal.  Untuk itu, menurut Sapta, kementerian dan pihak terkait harus mencari cara agar dapat mempertahankan atau menarik warga asing untuk datang.  “Kami harus memodifikasi supaya paket-paket liburan misalnya bisa tetap diminati. Jadi harus cari jalan untuk bertahan,” katanya.

            Rencana kenaikan BBM ini, kata dia, memang tidak bisa dihindari lagi. Saat ini yang bisa dilakukan adalah mencari solusi agar dapat mencapai target optimis datangnya wisatawan asing ke Indonesia pada tahun ini, yaitu 8 juta orang. “Yaitu dengan melihat komponen biaya dan efektivitas biaya tersebut,” ujarnya.

            Dia menyadari, kenaikan BBM dan ditambah kondisi perekonomian dunia yang sedang tak menentu, orang berpikir berkali-kali untuk mengeluarkan uang terlalu besar di Indonesia. Menurut data Kementerian Pariwisata, rata-rata setiap wisatawan asing dapat menghabiskan dana US$ 1.100 per kunjungan.

            Dengan kenaikan BBM, setidaknya dapat menambah rata-rata pengeluaran wisatawan asing hingga 10 persen dibandingkan spending sebelumnya. “Mungkin ada reduksi, tetapi kami berharap orang yang datang bisa bertambah. Kalau bertambah, pengurangan pendapatan tadi bisa diimbangi dengan penambahan volume.”

Obat Naik 6 % sampai 9 %

            Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akhirnya menetapkan kenaikan harga obat sebesar 6 persen sampai 9 persen. Kenaikan ini diputuskan terkait rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Menteri Kesehatan (Menkes) Endang Rahayu Sedyaningsih mengatakan, kenaikan harga obat ini ditetapkan berdasarkan rekomendasi tim evaluasi harga obat. Tahun 2012 ini paparnya, harga eceran tertinggi (HET) obat generik ditetapkan sejak 23 Februari 2012.

            “Penentuan HET ini sudah melalui bermacam-macam pertimbangan. Di antaranya kemungkinan pembatasan BBM bersubsidi, kenaikan bahan baku obat, kenaikan upah minimum regional (UMR), dan sebagainya,” ungkap Endang.

            Menurut Endang, tim evaluasi harga obat yang terdiri dari LSM, organisasi profesi, Kemenkes, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), pakar ekonomi, pakar farmasi, dan pakar kesehatan telah mempertimbangkan dari 498 obat, ada kenaikan harga pada 170 jenis obat. Sedangkan harga pada 327 jenis obat, justru akan mengalami penurunan. Dia mengungkapkan, hanya 34% dari seluruh jenis obat yang akan mengalami kenaikan harga.

            Dari 170 jenis obat yang HET-nya naik, 28 item di antaranya adalah sediaan injeksi dengan rata-rata kenaikan per item sebesar Rp 343. “Di samping itu, sebanyak 123 jenis tablet dan kapsul naik rata-rata Rp 31. Lalu sebanyak delapan item sirup juga rata-rata naik sebesar Rp30, dan tiga macam salep dengan rata-rata kenaikan Rp 221. Dengan demikian, kenaikan harga obat tersebut berkisar 6 sampai 9 persen,” ungkapnya.

            Endang mengutarakan, kenaikan harga obat berbeda dengan kenaikan harga bahan pokok lainnya di pasar, sebab untuk harga obat ada pengaturannya oleh pemerintah. Selain itu, bagi para penduduk yang dijamin oleh Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), sebetulnya kenaikan ini tidak akan mempengaruhi mereka karena sudah di-cover.

            Dia menjelaskan, HET obat sebenarnya ditetapkan setiap tahun. Ada beberapa obat yang sudah berproduksi saat ini masih memakai harga lama. Meski demikian, menurut dia untuk pijakan tahun depan akan mempertimbangkan kembali hal itu. Biasanya ujarnya, yang akan mengusulkan penyesuaian harga obat adalah farmasi.

            “Karena pada umumnya produsen tidak memproduksi satu macam saja, maka bisa subsidi silang. Contohnya, ada harga obat yang sekarang naik tapi sebenarnya jenis tersebut belum naik dalam 2–3 tahun. Jadi, produsen bisa mengaturnya di situ,” tuturnya.

            Endang menyatakan, Kemenkes telah memberikan HET dari setiap obat generik. Ini dilakukan untuk mengontrol agar tidak ada kecurangan di lapangan ketika pemerintah menetapkan HET. Permasalahannya, ujar Endang, ada obat-obat di luar jenis obat generik yakni obat-obat bermerek yang hingga saat ini masih sukar diatur.

Obat Terjangkau

            Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menjamin, perusahaan produsen obat milik BUMN tidak akan menaikkan harga obat. Justru pihaknya memberi instruksi khusus kepada perusahaan obat BUMN untuk memproduksi obat yang terjangkau. Dahlan mengungkapkan, tidak serta-merta kenaikan BBM itu bisa mempengaruhi harga obat.

            “Tidak harus begitu.Sepanjang produsen obat itu milik BUMN, kita minta untuk tidak menaikkan dulu sampai kemampuan masyarakat menjadi seimbang lagi,” ungkap Dahlan. Bank Indonesia (BI) optimistis dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi terhadap kenaikan inflasi hanya beberapa bulan saja. Setelah itu, angka inflasi akan lebih dipengaruhi banyak faktor.

            “Hitungan kita itu 4,4 %  (inflasi) kalau enggak ada apa-apa. Kalau ada ya 6,8 sampai 7,1 persen. Sebenarnya kalau inflasi kita secara di luar yang diatur harganya (administered price) itu rendah,” ungkap Gubernur BI Darmin Nasution ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi XI, Senayan, Jakarta. Menurutnya, berdasarkan pengalaman masa lalu keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi, pengaruhnya hanya beberapa bulan. “Setelah itu reda,” tambahnya.

            Darmin menambahkan, inflasi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi hanya tinggi beberapa bulan. Setelah itu, inflasi kembali akan terjaga sehingga Bank Sentral optimistis, inflasi tahunan akan berada di 6,8 sampai 7,1 persen. “Harus kita perhatikan betul adalah jangan sampai kenaikan harga BBM lampaui kenaikan inflasi seharusnya karena spekulasi,” lanjut dia.

            Melihat alasan inilah, BI, memutuskan untuk menahan BI rate di angka 5,75% bulan ini. Adapun dampak ke lending rate (suku bunga kredit bank). Menurutnya, akan disebabkan beberapa faktor di mana BI bisa ikut campur lewat operasi di pasar sekunder. “Mungkin akan berdampak ke deposit rate juga, tetapi kita akan terus koordinasikan bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan akan kita lihat respons pasar,” tandasnya.

Gelar Survei

            Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok menggelar survei ke sejumlah pasar tradisional untuk memantau harga bahan pokok. Menjelang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), harga bahan pokok pun mulai merangkak naik.

            Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok Farah Mulyati mengatakan, dari hasil pantauan rata-rata harga bahan pokok naik Rp 500 hingga Rp 1.000 per kilogram (kg). Farah memastikan bahwa sektor perdagangan seperti Usaha Kecil Menengah (UKM) akan terkena dampak kenaikan harga BBM, begitu pula industri kreatif.

            “Naiknya tidak terlalu banyak, paling Rp 500 sampai Rp 1.000, intinya kalau pedagang dan pelaku UKM bahan bakunya naik, pastinya ada dampaknya, kenaikan ongkos transportasi, daya beli masyarakat turun,” katanya  di Balaikota Depok. Farah menjelaskan pihaknya menunggu instruksi dari pemerintah pusat untuk mengelar operasi pasar. “Kita lihat situasinya, kalau OP dari pemerintah pusat, instruksi ke seluruh kabupaten kota, kalau tinggi sekali kenaikannya baru akan dilakukan,” jelasnya.

            Kenaikan harga bahan pokok, lanjut Farah, umumnya bukan karena menjelang kenaikan harga BBM. Namun karena cuaca. “Cabai merah terkendala karena hujan, cuaca, sudah ada kenaikan di minyak goreng, berkisarnya Rp 500-Rp 1.000, beras Rp 500, cabai, telur sudah stabil lagi, untuk pendampingan industri kami membantu untuk melakukan pameran,” tuturnya.

            Di kesempatan yang sama, Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok Farah Mulyati mengatakan harga beras rata-rata naik dari Rp 7.400 hingga Rp 7.600, lalu gula dari Rp 11.000 hingga Rp 11.100 dan minyak goreng dari Rp 11.000 sampai Rp 11.200.

            “Cabai merah dari Rp 20.700 sampai Rp 23.000, lalu cabai keriting dari Rp 20.400 hingga Rp 22.400, tapi intinya kalau stok aman,” kata Reni. Reni menjelaskan, kenaikan harga gula pasir disebabkan karena terhambatnya transportasi. Sementara kenaikan harga minyak goreng karena pengaruh kenaikan harga minyak mentah. “Kalau harga beras karena musim panen raya sudah selesai,” tandas Reni.

            Sementara itu harga telur di tingkat pedagang eceran per kilogram kini sudah mencapai Rp 28.000. Serta harga beras jenis IR 64 sudah berada di kisaran Rp 7.000 hingga Rp 8.000 per kilogram.

 

PERTUMBUHAN

            Apapun pertimbangan menaikkan harga BBM, bagi kalangan miskin atau nyaris miskin, impliaksinya hanya satuya yaitu kenaikan harga kebutuhan pokok. Menurut pemerintah, tak mungkin kas negara terus-menerus dipakai untuk menambal subsidi BBM karena sektor lain menjadi terbengkalai. Menurut catatan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, tahun lalu besaran subsidi kesehatan hanya Rp 43,8 triliun, infrastruktur Rp 125,6 triliun, bantuan sosial Rp 70,9 triliun, sementara subsidi BBM menyedot dana paling besar, Rp165,2 triliun. Padahal itu belum termasuk subsidi listrik yang berjumlah Rp 90 triliun, sehingga secara total subsidi energi APBN 2011 mencapai Rp 255 triliun. Realisasi subsidi BBM juga cenderung membengkak dari angka acuan karena konsumsi BBM yang tak terkendali.

            Tahun 2010 misalnya, subsidi BBM yang mestinya habis pada hitungan Rp 69 triliun kemudian membesar menjadi Rp 82,4 triliun. Hal sama terulang pada 2011 dimana anggaran subsidi Rp 96 triliun kemudian bengkak menjadi hampir dua kali, yakni Rp 165,2 triliun. Akibatnya kesempatan berinvestasi dalam bentuk infrastruktur dan pembangunan nonfisik, termasuk kesehatan dan pendidikan, menjadi lebih sedikit. Pengurangan subsidi BBM, menurut pemerintah, akan dialihkan sebagian pada program infratsruktur, meski belum jelas apa saja bentuknya dan bagaimana realisasinya.

            Sedangkan menurut Enny Sri Hartati dari INDEF menilai situasi ini sangat tak adil bagi kelompok miskin katanya “Subsidi untuk kaum miskin”. Padahal pengertian miskin menurut BPS adalah mereka yang tak mungkin punya motor atau mobil, karena pendapatannya hanya Rp 300 ribu (per bulan). Pengurangan subsidi BBM, menurut Enny bisa lebih tepat sasaran kalau kemudian diarahkan pada pembangunan infrastruktur atau program pengentasan kemiskinan lain.

 

INFLASI

            Pengamat ekonomi Aviliani menyatakan, bahwa pemerintah harus mewaspadai risiko melambungnya inflasi jika harga bahan bakar minyak (BBM) dinaikkan. Dia memperkirakan, kenaikan harga BBM pada kisaran Rp 1.500 hingga Rp 2.000 akan memicu tingkat inflasi nasional menjadi 6,5 persen pada tahun ini.  Menurut Aviliani jika kenaikan BBM berkisar Rp 1.500 sampai Rp 2.000 kemungkinan inflasi akan bertambah sekitar 1 hingga 2 persen sehingga inflasi nasional akan naik menjadi sekitar 6,5 persen.

            Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya mengumumkan bahwa laju inflasi umum tahun 2011 mencapai 3,79 persen. Bank Indonesia juga memperkirakan jika harga BBM dinaikan pada kisaran Rp 500 hingga Rp 1.500 maka akan menimbulkan inflasi lebih dari 5,5 persen. Diakui Aviliani, pemerintah tidak memiliki pilihan kecuali menaikan harga BBM akibat melambungnya harga minyak mentah dunia. Hal itu terutama setelah Iran menghentikan ekspornya ke negara Eropa. Harga minyak sempat mencapai 115 dolar AS per barel. Inflasi akibat kenaikan harga BBM tidak akan menimbulkan gejolak asalkan rupiah tetap pada kisaran RP 8.500 hingga Rp 9.000 per dolar AS. Selain itu, tingkat konsumsi masyarakat tetap tinggi. “Karena kecenderungan masyarakat Indonesia ketika rupiah menguat, maka konsumsi akan meningkat juga,” ujar Aviliani yang juga Sekretaris Komite Ekonomi Nasional ini. Dengan tingkat konsumsi yang tetap tinggi, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia juga akan tetap terjaga di kisaran 6 persen pada tahun ini. Sebabnya, sekitar 64 persen angka pertumbuhan nasional ditopang dari konsumsi.

            Kenaikan harga BBM senilai Rp 2.000 per liter dari harga sekarang akan menghemat anggaran subsidi sebesar Rp 26 triliun dengan inflasi tinggi. Aviliani melihat guna menekan inflasi tersebut maka pelarangan penggunaan konsumsi BBM bersubsidi khusus untuk mobil pribadi dinilai lebih kecil risiko inflasinya dibanding kenaikan harga BBM untuk semua kendaraan. “Kalau untuk kenaikan harga BBM, berat. Kenaikan harga akan mendorong inflasi dan berimbas pada masyarakat. Paling signifikan adalah mobil pribadi tidak boleh mengonsumsi BBM bersubsidi. Inflasinya tidak akan sebesar kenaikan harga BBM, dan dana penghematannya lebih besar,” ujar Aviliani.

           Sementara itu, pengamat perminyakan Kurtubi mengatakan pemerintah harus segera menyesuaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi seiring dengan tren naiknya harga minyak dunia. Dia menjelaskan, krisis finansial yang terjadi di Uni Eropa dan Amerika, serta ketengangan antara Iran dan negara barat terkait sanksi ekspor minyak Iran menjadi faktor utama pemicu naiknya harga minyak dunia. “Kenaikan BBM Rp 1.500 per liter, akan menjadi kebijakan yang paling realistis,” ujar Kurtubi. Kurtubi memperkirakan harga minyak dunia akan menembus 120 dolar AS per barel untuk Indonesian Crude Price (ICP), bahkan jika Selat Hortmutz ditutup akan mencapai 120 dolar AS hingga 130 dolar AS per barel. “Harga ICP tidak akan berhenti di angka 120-130 dolar AS per barel, meksipun Selat Hortmuzt tidak ditutup,” katanya. Jika harga BBM jadi dinaikkan, Kurtubi mengingatkan agar pemerintah segera menyampaikan perubahan APBN-P kepada DPR, mengingat UU APBN 2012 melarang kenaikan harga. 

PENGANGGURAN

            Dampak kenaikan harga bahan bakar ini terhadap aktivitas ekonomi dikenal dengan istilah multiplier effect. Misalnya jika BBM naik menjadi Rp 6.000 per liter maka akan menaikkan harga barang dan jasa, karena kenaikan harga bahan bakar itu menjadi komponen penting dalam penentuan harga produk barang dan jasa.  Ketika harga barang dan jasa naik, dengan asumsi pendapatan masyarakat tetap maka daya beli masyarakat pun turun. Bahkan sangat mungkin terjadi bahwa pendapatan masyarakat tidak selalu naik sebanding dengan kenaikan harga BBM.

            Akibat lebih lanjut, jika harga barang dan jasa naik maka produk domestik tidak dapat bersaing dengan produk asing yang membanjiri Indonesia. Dampak lebih lanjut adalah penjualan industri turun, omzet turun, pendapatan masyarakat turun. Akibat lebih lanjutnya adalah PHK dan naiknya angka pengangguran. Dalam waktu yang bersamaan, ketika harga BBM akan naik, muncullah program bantuan tunai yang digulirkan pemerintah dengan tujuan meredam dampak sosial ekonomi masyarakat, yang disebut BLSM.  Program  bantuan tersebut bersifat konsumtif, sesaat, tampak sebagai kebijakan tambal sulam, tidak dapat memberdayakan ekonomi masyarakat, sering salah sasaran, dan justru akan menghambat tumbuhnya potensi-potensi ekonomi masyarakat.

            Beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah agar kebijakan pemerintah direspons positif atau good news dan dapat mengurangi protes serta demo mahasiswa dan masyarakat, maka sebaiknya semua aktivitas pemerintah dikelola dan dikomunikasikan kepada publik secara transparan, fairness, serta informasi tersebut mudah diakses masyarakat luas. Jika masyarakat mengetahui dengan jelas, fenomena riil penyebab kenaikan BBM ataupun kebijakan lain, masyarakat akan mudah menerima serta menjalankan program-program pemerintah tersebut dengan baik. Keterlibatan dan pengakuan akan keberadaan masyarakat dalam kebijakan, akan meningkatkan komitmen dan kesungguhan masyarakat untuk menjalankan semua program pemerintah. Bantuan langsung sementara masyarakat sebaiknya diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, misalnya mengoptimalkan pembangunan infrastruktur sehingga aktivitas ekonomi masyarakat bisa meningkat lebih cepat dan menurunkan ekonomi biaya tinggi. Persoalan kemacetan jalan harus secepatnya ditangani karena hal itu akan mendorong meningkatnya biaya tinggi bagi masyarakat. Semua kebijakan pemerintah harus konsisten dan berkesinambungan antara satu dan yang lain sehingga tidak terkesan tambal sulam hingga mengecewakan dan menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat.

 

Kesimpulan :

   Menurut kami, Seharusnya kenaikan inflasi tidak perlu sampai 7 %, karena simpanan anggaran pemerintah juga cukup besar jika BBM naik. Menaikkan BBM akan menambah jumlah rakyat yang jatuh miskin, Kelompok masyarakat yang terpukul dengan kenaikan harga BBM ini adalah masyarakat yang menghabiskan 70% pendapatannya untuk makanan dan sekitar 15% untuk energi. Melihat kondisi faktual seperti ini, maka subsidi BBM merupakan suatu keharusan sebagai upaya negara memeratakan daya beli masyarakat. Pemerintah seharusnya mencari solusi alternatif yang cerdas dan mendasarkan pada kepentinan nasional, bukan kepentingan asing.

 

DAFTAR PUSTAKA

www.google.com

Sejarah Perkembangan Sistem Perkonomian Indonesia dan Perekonomian Indonesia Pada Masa Penjajahan

PENDAHULUAN

            Setiap negara mempunyai aliran sistem perekonomian dan sistem perekonomiannya bisa sama ataupun berbeda dengan negara lain sebelum kita masuk lebih jauh tentang sistem perekonomian indonesia mari kita lihat apa itu Sejarah Perkembangan Sistem Perkonomian dan Perekonomian Indonesia Pada Masa Penjajahan . Sistem merupakan suatu organisasi besar yang menjalin berbagai subyek dan obyek serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Sistem perekonomian merupakan sebuah sistem yang digunakan oleh sebuah negara untuk mengalokasikan segala sumber daya yang dimilikinya, baik kepada masing-masing individu maupun kepada kelompok atau organisasi yang terdapat di negara tersebut. Sistem ekonomi yang satu dengan sistem ekonomi yang lain memiliki perbedaan mendasar, yakni dalam hal bagaimana sistem ekonomi tersebut mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem ekonomi yang digunakan, seorang individu diperbolehkan untuk memiliki semua faktor produksi Sedangkan di sistem ekonomi yang lain ada juga kemungkinan bahwa semua faktor ekonomi tersebut dipegang oleh pemerintah.

Masa Pendudukan Belanda

            Pada masa penjajahan indonesia menerapkan sistem perekonomian monopolis. Dimana setiap kegiatan perekonomian dijalankan sesuai penguasa perdaganngan Indonesia saat itu. VOC adalah lembaga yang menguasai perdagangan Indonesia saat itu. Pada masa VOC berkuasa mereka nerapkan peraturan dan strategi agar mereka tetep menguasai perekonomian Indonesia. Peraturan-peraturan yang ditetapkan VOC seperti verplichte leverentie (kewajiban meyerahkan hasil bumi pada VOC ) dan contingenten (pajak hasil bumi) dirancang untuk mendukung monopoli itu. Disamping itu, VOC juga menjaga agar harga rempah-rempah tetap tinggi, antara lain dengan di adakannya pembatasan jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam penduduk, pelayaran Hongi dan hak extirpatie (pemusnahan tanaman yang jumlahnya melebihi peraturan). Semua aturan itu pada umumnya hanya diterapkan di Maluku yang memang sudah diisolasi oleh VOC dari pola pelayaran niaga samudera Hindia.

 

            Dengan memonopoli rempah-rempah, diharapkan VOC akan menambah isi khas negeri Belanda, dan dengan begitu akan meningkatkan pamor dan kekayaan Belanda. Disamping itu juga diterapkan Preangerstelstel, yaitu kewajiban menanam tanaman kopi bagi penduduk Priangan. Bahkan ekspor kopi di masa itu mencapai 85.300 metrik ton, melebihi ekspor cengkeh yang Cuma 1.050 metrik ton.

            Pada tahun 1795, VOC bubar karena dianggap gagal dalam mengeksplorasi kekayaan Hindia Belanda. Kegagalan itu nampak pada defisitnya kas VOC, yang antara lain disebabkan oleh :

1.   Peperangan yang terus-menerus dilakukan oleh VOC dan memakan biaya besar, terutama perang Diponegoro.

2.   Penggunaan tentara sewaan membutuhkan biaya besar.

3.   Korupsi yang dilakukan pegawai VOC sendiri.

4   Pembagian dividen kepada para pemegang saham, walaupun kas defisit.

Masa Pendudukan Inggris

            Inggris berusaha merubah pola pajak hasil bumi yang telah hampir dua abad diterapkan oleh Belanda, dengan menerapkan Landrent (pajak tanah). Sistem ini sudah berhasil di India, dan Thomas Stamford Raffles mengira sistem ini akan berhasil juga di Hindia Belanda. Selain itu, dengan landrent, maka penduduk pribumi akan memiliki uang untuk membeli barang produk Inggris atau yang diimpor dari India. Inilah imperialisme modern yang menjadikan tanah jajahan tidak sekedar untuk dieksplorasi kekayaan alamnya, tapi juga menjadi daerah pemasaran produk dari negara penjajah.

            Akan tetapi, perubahan yang cukup mendasar dalam perekonomian ini sulit dilakukan, dan bahkan mengalami kegagalan di akhir kekuasaan Inggris yang Cuma seumur jagung di Hindia Belanda. Sebab-sebabnya antara lain :

1.  Masyarakat Hindia Belanda pada umumnya buta huruf dan kurang mengenal uang, apalagi untuk menghitung luas tanah yang kena pajak.

2.  Pegawai pengukur tanah dari Inggris sendiri jumlahnya terlalu sedikit.

3.  Kebijakan ini kurang didukung raja-raja dan para bangsawan, karena Inggris tak mau mengakui suksesi jabatan secara turun-temurun.

Masa Cultuurstelsel

            Cultuurstelstel (sistem tanam paksa) mulai diberlakukan pada tahun 1836 atas inisiatif Van Den Bosch. Tujuannya adalah untuk memproduksi berbagai komoditi yang ada permintaannya di pasaran dunia. Sejak saat itu, diperintahkan pembudidayaan produk-produk selain kopi dan rempah-rempah, yaitu gula, nila, tembakau, teh, kina, karet, kelapa sawit, dll. Sistem ini jelas menekan penduduk pribumi, tapi amat menguntungkan bagi Belanda, apalagi dipadukan dengan sistem konsinyasi (monopoli ekspor). Setelah penerapan kedua sistem ini, seluruh kerugian akibat perang dengan Napoleon di Belanda langsung tergantikan berkali lipat.

            Sistem ini merupakan pengganti sistem landrent dalam rangka memperkenalkan penggunaan uang pada masyarakat pribumi. Masyarakat diwajibkan menanam tanaman komoditas ekspor dan menjual hasilnya ke gudang-gudang pemerintah untuk kemudian dibayar dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Cultuurstelstel melibatkan para bangsawan dalam pengumpulannya, antara lain dengan memanfaatkan tatanan politik Mataram–yaitu kewajiban rakyat untuk melakukan berbagai tugas dengan tidak mendapat imbalan–dan memotivasi para pejabat Belanda dengan cultuurprocenten (imbalan yang akan diterima sesuai dengan hasil produksi yang masuk gudang).

            Bagi masyarakat pribumi, sudah tentu cultuurstelstel amat memeras keringat dan darah mereka, apalagi aturan kerja rodi juga masih diberlakukan. Namun segi positifnya adalah, mereka mulai mengenal tata cara menanam tanaman komoditas ekspor yang pada umumnya bukan tanaman asli Indonesia, dan masuknya ekonomi uang di pedesaan yang memicu meningkatnya taraf hidup mereka. Bagi pemerintah Belanda, ini berarti bahwa masyarakat sudah bisa menyerap barang-barang impor yang mereka datangkan ke Hindia Belanda. Dan ini juga merubah cara hidup masyarakat pedesaan menjadi lebih komersial, tercermin dari meningkatnya jumlah penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi nonagraris.

            Jelasnya, dengan menerapkan cultuurstelstel, pemerintah Belanda membuktikan teori sewa tanah dari mazhab klasik, yaitu bahwa sewa tanah timbul dari keterbatasan kesuburan tanah. Namun disini, pemerintah Belanda hanya menerima sewanya saja, tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk menggarap tanah yang kian lama kian besar. Biaya yang kian besar itu meningkatkan penderitaan rakyat, sesuai teori nilai lebih (Karl Marx), bahwa nilai leih ini meningkatkan kesejahteraan Belanda sebagai kapitalis.

 

Sistem Ekonomi Pintu Terbuka

            Adanya dorongan dari kaum humanis belanda yang menginginkan perubahan nasib warga pribumi ke arah yang lebih baik, mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk mengubah kebijakan ekonominya. Dibuatlah peraturan-peraturan agraria yang baru, yang antara lain mengatur tentang penyewaan tanah pada pihak swasta untuk jangka 75 tahun, dan aturan tentang tanah yang boleh disewakan dan yang tidak boleh. Hal ini nampaknya juga masih tak lepas dari teori-teori mazhab klasik, antara lain terlihat pada :

a)  Keberadaan pemerintah Hindia Belanda sebagai tuan tanah, pihak swasta yang mengelola perkebunan swasta sebagai golongan kapitalis, dan masyarakat pribumi sebagai buruh penggarap tanah.

b)  Prinsip keuntungan absolut : Bila di suatu tempat harga barang berada diatas ongkos tenaga kerja yang dibutuhkan, maka pengusaha memperoleh laba yang besar dan mendorong mengalirnya faktor produksi ke tempat tersebut.

c)  Laissez faire laissez passer, perekonomian diserahkan pada pihak swasta, walau jelas, pemerintah Belanda masih memegang peran yang besar sebagai penjajah yang sesungguhnya.

            Pada akhirnya, sistem ini bukannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi, tapi malah menambah penderitaan, terutama bagi para kuli kontrak yang pada umumnya tidak diperlakukan layak.

Masa pendudukan Jepang

            Pemerintah militer Jepang menerapkan suatu kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi mendukung gerak maju pasukan Jepang dalam perang Pasifik. Sebagai akibatnya, terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat. Kesejahteraan rakyat merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan, karena produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer dan produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat tempur menempati prioritas utama. Impor dan ekspor macet, sehingga terjadi kelangkaan tekstil yang sebelumnya didapat dengan jalan impor.

            Seperti ini lah sistem sosialis ala bala tentara Dai Nippon. Segala hal diatur oleh pusat guna mencapai kesejahteraan bersama yang diharapkan akan tercapai seusai memenangkan perang Pasifik.

Perekonomian Indonesia Pada Masa Orde Lama

            Pada masa awal kemerdekaan perekonomian Indonesia amatlah buruk antara lain disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi karena pada saat itu indonesia menggunakan 4 mata uang, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga penyebab lain adalah adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negri RI,kosongnyakas negara akibat penjajahan,eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.

Perekonomian Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal

           Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :

a)  Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.

b)  Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menunbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.

c)  Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.

d) Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.

e)  Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. 

            Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.

Perekonomian Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin

            Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (Mazhab Sosialisme). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :

a)  Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut: Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.

b)  Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%.

c)  Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.

           

            Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat. Sekali lagi, ini juga salahsatu konsekuensi dari pilihan menggunakan system demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam politik, ekonomi, maupun bidang-bidang lain. Sehingga pada masa itu sistem yang dipergunakan masih belum cukup efektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia,malah memunculkan beberapa masalah baru.

Perekonomian Indonesia Pada Masa Orde Baru

            Setelah jatuhnya masa pemerintahan presiden Soekarno dan digantikan oleh presiden Soeharto,banyak rencana untuk membangun Indonesia menjadi negara yang lebih maja dan mampu bersaing dengan negara lain. Pada masa ini perbaikan di bidang ekonomi dan politik adalah prioritas utama. Program pemerintahan saat itu berorientasi pada usaha mengontrol laju inflasai yang menjadi warisan dari pemerintahan sebelumnya,penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan, karena pada awal 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650 % per tahun.

            Setelah melihat pengalaman masa lalu, dimana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Ini merupakan praktek dari salahsatu teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Jadi, dalam kondisi-kondisi dan masalah-masalah tertentu, pasar tidak dibiarkan menentukan sendiri. Misalnya dalam penentuan UMR dan perluasan kesempatan kerja. Ini adalah awal era Keynes di Indonesia. Kebijakan-kebijakan pemerintah mulai berkiblat pada teori-teori Keynesian.

            Kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan : kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran pembangunan, dan peradilan. Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan lima tahun).

            Hasilnya, pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat seperti angka partisipasi pendidikan dan penurunan angka kematian bayi, dan industrialisasi yang meningkat pesat. Pemerintah juga berhasil menggalakkan preventive checks untuk menekan jumlah kelahiran lewat KB dan pengaturan usia minimum orang yang akan menikah.

            Pada awal pemerintahannya usaha – usaha yang dilakukan sangat berhasil untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.Namun dibalik itu dampak negatifnya adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan dan antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam, serta penumpukan utang luar negeri. Disamping itu, pembangunan menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi dan nepotisme. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil. Sehingga meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh. Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang paling buruk. Harga-harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi.

Perekonomian Indonesia Pada Masa Orde Reformasi

            Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.

 

Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri

           Masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :

a)  Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.

b)  Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.

            Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.

Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono

            Kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

            Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.

            Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.

            Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salahsatunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.

            Pada pertengahan bulan Oktober 2006 , Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sector riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sector riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negri masih kurang kondusif

Sistem ekonomi Indonesia sebagai sintesa kapitalisme dan sosialisme

            Menurut beberapa pengamat sistem perekonomian Indonesia merupakan percampuran antara sistem kapetalisme dan sosialisme,namun bukan berarti menyingkirkan aspek – aspek lain yang membangun sistem perekonomian Indonesia. Dengan mengadopsi kebaikan – kebaikan yang ada pd 2 sistem tersebut maka terbentuklah sistem perekonomian dindonesia yang disebut sistem ekonomi pancasila. Tentunya dalam pembentukannya ada bongkar-pasang untuk mendapatkan kesesuaian. Individualisme vs kolektivisme. Dengan memadukan dua unsur ini maka yang ada dalam sistem Indonesia adalah bukan individualisme dan bukan pula kolektivisme. Dalam perekonomian Indonesia ada individualisme, namun karena telah di batasi kolektivisme maka individualisme ini tidak segarang aslinya. Sentralisai dan swastanisai. Peran negara dalam sistem perekonomian Indonesia memang sentral, namun hal itu tidak menjadikannya seperti sentralisme yang ada di negara-negara sosialisme, lagi-lagi hal ini karena hasil sintesa antara individulisme dan kolektivisme.

Kesimpulan :

            Menurut kami, Perekonomian adalah hal yang penting bagi masing-masing negara tidak hanya indonesia saja dan perekonomian di beberapa negara mulai dari masa penjajahan pun mulai berkembang termasuk indonesia.

Daftar Pustaka

 

http://definisi-pengertian.blogspot.com/2010/11/pengertian-sistem.html

http://muttaqiena.blogspot.com/2008/06/analisa-sejarah-perekonomian-indonesia.html

www.google.com